Gorontalo.kuytanda.com – Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ismet menegaskan era toleransi terhadap pelanggaran disiplin telah berakhir. ASN yang tidak jujur, tidak disiplin, dan mengabaikan aturan diminta bersiap menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Ismet Mile menyoroti masih adanya persoalan kedisiplinan aparatur, mulai dari kehadiran yang tidak sesuai fakta hingga lemahnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi dan sistem pengawasan yang semakin terbuka, tidak ada lagi ruang bagi aparatur untuk bermain-main dengan data maupun mengabaikan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan lagi ada yang tidak hadir tetapi dianggap hadir. Pemerintahan ini harus dibangun di atas kejujuran. Kalau tidak hadir, katakan tidak hadir,”tegas Ismet saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Lupa Lelah Kantor Bupati, Selasa (21/7/2026).
Bupati yang didampingi Sekda Iwan Mustapa menekankan bahwa dirinya tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai aturan.
Tak hanya kepada pimpinan OPD, peringatan serupa juga disampaikan kepada para camat agar memperkuat pembinaan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ismet menilai disiplin harus menjadi budaya kerja bersama, bukan sekadar kewajiban administratif.
Dia juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap berbagai laporan masyarakat. Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta selalu siap dihubungi kapan pun dibutuhkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Jangan sampai masyarakat menunggu karena pejabatnya sulit dihubungi. Pemerintah harus hadir dan responsif terhadap setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,”ujarnya.
Ismet mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa yang diperoleh karena kedekatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, kompetensi, dan integritas. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme serta menjauhi segala bentuk praktik yang bertentangan dengan aturan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah berbagai potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penindakan setelah masalah terjadi.
“Kita ingin birokrasi yang bersih, disiplin, dan profesional. Jangan sampai ada yang tersandung persoalan karena mengabaikan aturan yang sebenarnya sudah sangat jelas,”pungkasnya
