Gorontalo.kuytanda.com – Bone Bolango – Pemerintah Bone Bolango mulai menghadapi dampak serius musim kemarau. Pemerintah Kabupaten telah mengidentifikasi ratusan hektare lahan pertanian yang terdampak kekeringan dalam sebulan terakhir. Kondisi ini tidak hanya mengancam hasil produksi pertanian, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan inflasi daerah jika tidak segera ditangani.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Kamis (16/7/2026).
Bupati Ismet Mile mengungkapkan berdasarkan hasil identifikasi pemerintah daerah, luas areal persawahan yang terdampak kekeringan mencapai 218 hektare. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Kabila, Tilongkabila, dan Suwawa yang selama ini mengandalkan pasokan air dari jaringan Irigasi Alale.
“Ini harus menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak langsung pada produksi pertanian. Jika produksi menurun, tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan berpotensi memicu inflasi,” ungkap Ismet Mile.
Selain lahan persawahan, kekeringan juga mulai berdampak pada komoditas pertanian lainnya. Tercatat sebanyak 67 hektare lahan jagung dan 3,4 hektare tanaman cabai mengalami gangguan akibat berkurangnya pasokan air.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengoptimalkan pemanfaatan pompa air yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 193 unit pompa air telah disalurkan dan dimanfaatkan petani untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Bone Bolango saat ini masuk kategori areal agak kering. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko krisis air bersih dan ancaman kebakaran hutan maupun lahan.
Data pemerintah daerah menunjukkan sedikitnya delapan kecamatan dengan 21 desa telah merasakan dampak kekeringan. Karena itu, Bupati Ismet Mile meminta seluruh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah-langkah mitigasi.
“Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan langkah-langkah penanganan agar dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan sektor pertanian tetap produktif,”tandasnya.
