Kabgor— Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (29/9/2026). Rapat penting ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, pimpinan OPD terkait, Direktur PDAM, para peserta rapat, serta undangan lainnya.
Rapat ini digelar guna memperkuat kesiapsiagaan dan menyelaraskan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana lanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Sofyan menekankan pentingnya pendataan lokasi terdampak secara akurat agar distribusi bantuan air bersih dan penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi pusat koordinasi utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Wilayah Sungai (BWS), hingga unsur TNI/Polri.
“Koordinasi ini sangat butuh lokasi yang real. Jangan sampai BPBD jalan sendiri, Dinas Sosial jalan sendiri, PDAM, PMI, dan pihak provinsi juga jalan sendiri tanpa terkoordinasi,” ujar Bupati Sofyan.
Ia menambahkan bahwa pemerataan distribusi air bersih harus terus dipantau dan dijadwalkan secara rutin. Menurutnya, jangan sampai ada wilayah terdampak yang berulang kali dikunjungi bantuan, sementara daerah lain terlewatkan.
Selain masalah koordinasi, rapat evaluasi tersebut juga menyoroti keterbatasan serta kondisi armada operasional penanganan bencana di lapangan. Sejumlah tangki air milik BPBD, PDAM, dan Dinas Sosial mengalami kendala teknis dan kerusakan.
Sebagai langkah taktis, Bupati menyetujui perpanjangan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat dengan memasukkan klausul penanganan kekeringan sekaligus karhutla agar kebutuhan operasional petugas di lapangan terakomodasi dengan baik. Pusat penanganan bencana juga akan difokuskan melalui Posko Bencana di BPBD.
Menutup rapat, Bupati Sofyan mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak hanya bersiap menghadapi musim kemarau dan karhutla, tetapi juga mengantisipasi ancaman banjir. Peralatan darurat seperti sarana dapur umum dan perahu karet diminta untuk segera dicek dan dirawat agar siap digunakan sewaktu-waktu.
