Gorontalo.kuytanda.com – Bone Bolango – Opini – Perceraian bukan saja tentang dua orang dewasa yang memutuskan untuk berpisah.
Selain keputusan itu, ada anak-anak yang mungkin tidak pernah menyetujui apapun, akan tetapi menanggung akibatnya.
Terkadang Ayah dan Ibu bertengkar, anak menjadi penonton. Ketika rumah tangga hancur, anak yang menanggung beban untuk memilih. Ikut Ayah atau ikut Ibu.? Dirumah yang mana.? Bisa bertemu keduanya.? Yang paling menyayat hati : Apakah keduanya masih menyayangi saya.?
Anka tidak paham politik orang dewasa.
Anak lebih mengerti bahasa kehilangan.
Ironisnya, terkadang hal itu muncul dalam bingkai suatu pemerintahan.
Ketika seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung rakyat untuk berpasangan, lalu ditengah jalan mengalami “Pecah Kongsi”, masyarakat ibarat anak yang berdiri ditengah dua orang tua.
Dahulu mereka datang bergandengan, meminta kepercayaan bersama.
Mereka menawarkan visi bersama.
Rakyat memilih mereka sebagai satu paket kepemimpinan.
Akan tetapi, ketika hubungan politik itu retak, rakyat kemudian disuguhi sikap saling bersebrangan, sindiran, bahkan pertentangan terbuka.
Lalu rakyat harus bertanya : “Kami harus ikut siapa?”
Sederhana, tetapi ini sungguh serius.
Karena pemerintahan itu bukan rumah tangga pribadi. Ribuan, bahkan jutaan masyarakat yang menggantungkan harapan stabilitas kepemimpinan. Pelayanan publik harus berjalan, anggaran yang akan dikelola, ada pembangunan yang harus dilanjutkan dan kepentingan rakyat yang tidak mengenal pecah kongsi.
Rakyat tidak memlih pasangan Kepala Daerah dan Wakilnya untuk menyaksikan peetengkaran mereka.
Rakyat memilih agar mereka bekerja. Bila mana ada perbedaan pendapat, tentu wajar.
Demokrasi iti tentang perbedaan. Tetapi perbedaan itu seharusnya tidak berubah menjadi areja pertarungan ego yang mengesampingkan kepentingan publik.
Sebagai keluarga yabg bercerai, orang tua boleh berpisah sebagai pasangan. Akan tetati mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua.
Begitupun dalam pemerintahan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah halal untuk berbeda pandangan secara politik, bahkan bisa jadi tidak harmonis lagi.
Namun, selama mandat rakyat masih melekat, ada tanggung jawab memastikan pemerintahan tetap berjalan dan rakyat tidak menjadi korban konflik.
Sebab rakyat bukan anak yang harus memilih salah satu orang tuanya.
Rakyat adalah pemilik mandat demokrasi. Maka ketika keduanya berselisih, bukanlah siapa yang paling keras berbicara, siapa yang paling sering tampil dimedia, atau siapa yang paling pandai membangun narasi.
Sederhananya, yang Kami mau adalah :
Siapa yang menjaga pelayanan publik.?
Siapa yang menghormati aturan.?
Siapa yang mampu menahan ego pribadi.?
Dan siapa yang bersedia menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang semestinya?
Karena pada akhirnya, jabatan adalah sementara.
Saat ini anda menjadi Kepala Daerah, besok mandat itu berakhir. Hari ini anda menjadi Wakil Kepala Daerah, beberapa tahun berikutnya kembali menjadi warga biasa.
Jangan sampai anak-anak menjadi korban ketika orang tua bercerai.
Dan jangan sampai rakyat menjadi korban ketika pemimpin “pecah kongsi.”
Keduanya memiliki perjalanan yang sama :
“Ketika dua orang dewasa gagal menyelesaikan perbedaan, jangan biarkan mereka menyeret anak-anak kedalam pertengkaran”
Dalam keluarga, anak-anak butuh dicintai.
Dalam pemerintahan, rakyat butuh tetap dilayani.
Ketika pemimpin mulai berbeda jalan, ingatlah ini bukan persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah….
Melainkan satu hal : “Rakyat tidak pernah memilih untuk menjadi korban dari pertengkaran mereka”
Terakhir, jangan biarkan rakyat berdiri ditengah sambil bertanya :
“Jika kalian tidak lagi berjalan bersama, lalu siapa seharusnya kalian perjuangkan., jabatan atau kami?”
~Penulis : Ikrar Setiawan Akasse (Pemerhati Demokrasi)
