Gorontalo.Kuytanda.com – Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai menyiapkan langkah efisiensi energi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), termasuk opsi penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan serta pembudayaan berjalan kaki dan bersepeda dalam aktivitas kedinasan tertentu.
Namun demikian, kebijakan tersebut belum diterapkan secara resmi karena pemerintah daerah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan langkah efisiensi sebenarnya telah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pada pengendalian belanja operasional.
“Kalau menyangkut efisiensi, Bone Bolango sudah lebih awal menerapkannya. Perjalanan dinas kita sangat ketat dan OPD sekarang sangat selektif,” ujar Iwan, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja operasional kita tekan, kemudian dialihkan ke kegiatan yang menyentuh kepentingan publik,” jelasnya.
Iwan menegaskan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bone Bolango kini menjalankan kebijakan efisiensi operasional secara menyeluruh.
Langkah tersebut dilakukan agar program prioritas tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan fiskal daerah.
“Hampir semua OPD sekarang operasionalnya sangat minim. Kita fokuskan pada belanja publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, strategi pengelolaan anggaran yang selektif menjadi kunci menjaga efektivitas program pemerintah daerah tetap berjalan.
“Kita ingin memastikan setiap program tetap efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Opsi WFH Masih Menunggu Aturan Resmi
Terkait rencana penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN, termasuk WFH, Pemkab Bone Bolango belum akan mengambil langkah implementatif sebelum adanya edaran resmi dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu edaran dari Kementerian PAN-RB atau BKN. Kalau sudah ada, tentu akan segera ditindaklanjuti,” ujar Iwan.
Ia menegaskan kebijakan WFH tidak hanya berkaitan dengan efisiensi energi, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap harus maksimal. Jadi pengaturannya harus jelas,” katanya..
Dorong ASN Biasakan Jalan Kaki dan Bersepeda
Selain opsi WFH, pemerintah daerah juga mulai mendorong perubahan pola aktivitas ASN melalui pembudayaan berjalan kaki dan bersepeda dalam aktivitas tertentu di lingkungan kerja.
Langkah ini dinilai tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga mendorong pola hidup sehat di kalangan aparatur pemerintah.
“Ke depan kebiasaan seperti berjalan kaki dan bersepeda akan kita dorong,” ungkapnya.
Respons Arahan Efisiensi Energi Nasional
Langkah yang disiapkan pemerintah daerah merupakan bagian dari respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tengah mengkaji strategi penghematan energi nasional, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu opsi yang berkembang di tingkat pusat adalah penerapan sistem kerja fleksibel ASN, pembatasan perjalanan dinas, serta pengurangan mobilitas kendaraan dinas.
Namun hingga saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dituangkan dalam regulasi resmi.
Karena itu, Pemkab Bone Bolango memilih menunggu keputusan pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh agar tetap selaras dengan standar pelayanan publik nasional.
Dengan langkah efisiensi yang sudah berjalan lebih awal, pemerintah daerah optimistis pengelolaan anggaran tetap efektif sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
