Gorontalo.kuytanda.com |LIMBOTO – Komitmen perlindungan hak pekerja ditegaskan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dengan memastikan sedikitnya 17 ribu pekerja di Kabupaten Gorontalo menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu.
Kepastian itu disampaikan usai dialog strategis bersama 31 pimpinan dan direktur perusahaan yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan tersebut tak sekadar seremoni, melainkan forum evaluasi menyeluruh terkait kewajiban perusahaan, penguatan kerja sama, hingga optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR).
Di hadapan para pengusaha, Sofyan menegaskan bahwa pembayaran THR bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang diatur dalam regulasi pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, seluruh pimpinan perusahaan yang hadir telah bersepakat membayarkan THR sesuai ketentuan edaran Menteri Tenaga Kerja dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian perusahaan bahkan mulai mencairkan THR sejak hari ini dan sisanya dipastikan rampung sebelum Hari Raya.
Ia juga mengapresiasi komitmen sejumlah perusahaan yang tetap memberikan THR kepada karyawan baru, bahkan yang masa kerjanya belum genap satu bulan.
“Total ada sekitar 17 ribu pekerja. Jika dihitung bersama keluarganya, kurang lebih 51 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Gorontalo akan merasakan langsung dampaknya. Ini bukan angka kecil,” ujar Sofyan.
Langkah ini dinilai strategis, mengingat momentum Ramadan dan Idulfitri kerap menjadi periode krusial bagi daya beli masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
Selain isu THR, forum tersebut juga menyoroti pentingnya optimalisasi CSR agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendorong dunia usaha tidak hanya patuh pada kewajiban normatif, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial.
Turut hadir dalam dialog itu Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo beserta jajaran, serta perwakilan manajemen perusahaan.
Dengan komitmen bersama ini, Pemkab Gorontalo berharap sinergi pemerintah dan sektor swasta kian solid—bukan hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
